Dari Pihak Kementrian PUPR Ucap Lokasi Rumah Tapera Hanya Berjarak 1 Jam Dari Daerah Kerja

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyatakan lokasi rumah bagi penerima program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan diupayakan sekitar 1 jam dari lokasi kerja. Jarak ini untuk memudahkan mobilitas penerima manfaat Tapera.

Adapun anggaran program Tapera berasal dari potongan gaji karyawan sebesar 2,5 persen per bulan dan iuran perusahaan menempuh 0,5 persen per bulan.

Demikian dipersembahkan Direktur mahjong Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna.

“Tentunya kita mau agar masyarakat tadi dapat bertempat tinggal dalam waktu tempuh yang relatif murah, katakan 1 jam dari tempat kerja,” ujar Herry dalam konferensi pers di Kantor BP Tapera, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (5/6/2024).

Herry menambahkan, pemilihan lokasi rumah untuk Tapera yang berjarak cuma sekitar 1 jam dari lokasi kerja menetapkan tren urbanisasi. Di mana, mayoritas tempat bekerja ketika ini berada di kawasan perkotaan.

“Tentu benar-benar tergantung dengan kebutuhan. seandainya memperhatikan perkembangan hari ini, urbanisasi benar-benar tinggi,” tutur ia.

Meski demikian, ia mengakui ketika ini pemerintah kesulitan untuk mencari lokasi perumahan di sekitar kota besar seperti Jakarta. Ia bahkan masih tidak mau menceritakan lokasi pasti perumahan yang akan digunakan untuk penerima manfaat Tapera.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak pemerintah untuk mencabut Regulasi Pemerintah Nomor 21 tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera) atau iuran Tapera.

Presiden KSPI, Said Iqbal, mengemukakan beberapa alasan mengapa Tapera seharusnya dicabut, dengan konsentrasi utama pada potensi korupsi dalam pengelolaan dana hal yang demikian.

Rawan Disalahgunakan
Menurut Said, dana Tapera benar-benar rawan disalahgunakan karena adanya kerancuan dalam metode anggaran.

Dana Tapera dikumpulkan dari iuran pekerja dan pengusaha, melainkan dikelola oleh pemerintah tanpa adanya kontribusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Figur ini menimbulkan risiko besar bagi penyalahgunaan dana.

“Pekan Tapera bukanlah metode jaminan sosial maupun bantuan sosial yang jelas. Dana dari iuran masyarakat ini dikelola oleh pemerintah, yang seharusnya tidak mempunyai andil dalam dana yang bukan berasal dari APBN atau APBD. Ini membuka kans besar untuk korupsi,” jelas Said dalam keterangannya, Selain (2/6/2024).

Pun itu, Said menyoroti bahwa dana yang dikumpulkan dari iuran pekerja sebesar 3% dari upah mereka tidak akan cukup untuk membeli rumah dalam bentang waktu sepuluh hingga dua puluh tahun. , uang muka saja tidak akan terpenuhi. Figur ini menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja dalam mempunyai rumah

Potongan iuran Tapera juga membebani tarif hidup pekerja. Di tengah penurunan kekuatan beli dan rendahnya upah minimum pengaruh UU Cipta Kerja, tambahan potongan sebesar 2,5% untuk Tapera kian memberatkan pekerja yang sudah terbebani bermacam-macam potongan lain seperti Pajak Penghasilan dan iuran jaminan sosial lainnya.