DPR: Pernyataan Kemendikbudristek Mempertegas Pendapat Orang Miskin Dilarang Kuliah

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, menyayangkan pernyataan Sekretaris Dirjen Pengajaran Tinggi Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjani yang menyebutkan bahwa pendidikan tinggi ialah pendidikan tersier.

Menurut Huda, penyataaan pejabat Kemendikbud itu mempertegas pendapat orang miskin dilarang kuliah.

“Kami prihatin dengan pernyataan-pernyataan Prof Tjitjik bahwa perguruan tinggi ialah pendidikan tersier yang bersifat opsional atau opsi. Bagi slot terbaru┬ákami, pernyataan itu semakin menebalkan persepsi bahwa orang miskin dilarang kuliah. Bahwa kampus itu elite dan cuma untuk mereka yang punya duit,” ujar Syaiful Huda dalam keterangannya, Sabtu (18/5/2024).

Huda mengukur pernyataan ada benarnya, melainkan kurang tepat. Apalagi, pernyataan itu dilontarkan untuk merespons protes kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri.

“Sekiranya protes kenaikan UKT direspons begini, ya tentu betul-betul menyedihkan,” ucapnya.

“Melainkan saat ada keluhan biaya kuliah yang tinggi dari mahasiswa dan masyarakat seolah mau lepas tangan,” sambungnya.

Huda mengungatkan, kesempatan mengenyam pendidikan tinggi di Indonesia masih betul-betul rendah. Menurut data BPS tahun 2023 Angka Partisipasi Kasar Pengajaran Tinggi Indonesia itu masih 31,45 persen. Angka ini tertinggal dari Malaysia 43 persen, Thailand 49 persen, dan Singapura 91 persen.

“Salah satu kendala unsur pemicu rendahnya angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia ialah sebab dilema biaya,” imbuhnya.

Sedangkan, lanjutnya, anggaran pendidikan di Indonesia tiap-tiap tahun cukup besar ialah 20 persen dari APBN. Tahun ini saja ada alokasi APBN sebesar Rp 665 triliun untuk anggaran pendidikan.

“Nah, ini ada apa kok hingga ada kenaikan UKT besar-besaran dari perguruan tinggi negeri yang dikeluhkan banyak mahasiswa. Apakah memang ada salah kelola dalam pengelolaan anggaran pendidikan kita atau ada unsur lain,” pungkasnya.

Huda mengukur pernyataan ada benarnya, melainkan kurang tepat. Apalagi, pernyataan itu dilontarkan untuk merespons protes kenaikan UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri.

“Sekiranya protes kenaikan UKT direspons begini, ya tentu betul-betul menyedihkan,” ucapnya.

“Melainkan saat ada keluhan biaya kuliah yang tinggi dari mahasiswa dan masyarakat seolah mau lepas tangan,” sambungnya.

Huda mengungatkan, kesempatan mengenyam pendidikan tinggi di Indonesia masih betul-betul rendah. Menurut data BPS tahun 2023 Angka Partisipasi Kasar Pengajaran Tinggi Indonesia itu masih 31,45 persen. Angka ini tertinggal dari Malaysia 43 persen, Thailand 49 persen, dan Singapura 91 persen.

“Salah satu kendala unsur pemicu rendahnya angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia ialah sebab dilema biaya,” imbuhnya.

Sedangkan, lanjutnya, anggaran pendidikan di Indonesia tiap-tiap tahun cukup besar ialah 20 persen dari APBN. Tahun ini saja ada alokasi APBN sebesar Rp 665 triliun untuk anggaran pendidikan.

“Nah, ini ada apa kok hingga ada kenaikan UKT besar-besaran dari perguruan tinggi negeri yang dikeluhkan banyak mahasiswa. Apakah memang ada salah kelola dalam pengelolaan anggaran pendidikan kita atau ada unsur lain,” pungkasnya.

“Kita kan dapat memandang bahwa pendidikan tinggi ini ialah tertiary education. Jadi bukan semestinya belajar. Artinya tidak segala alumni SLTA, SMK itu semestinya masuk perguruan tinggi. TV sifatnya ialah opsi,” kata Tjitjik di Kantor Kemendikbudristek, Rabu, 15 Mei 2024, dikutip dari akun Youtube Jawa Pos Tetap, Kamis (16/5/2024).

“Apa konsekuensinya sebab ini ialah tertiary education? Pendanaan pemerintah untuk pendidikan itu pendidikan, diprioritaskan, untuk pembiayaan semestinya belajar sebab itu amanat Undang-Undang,” sambungnya.

Sedangkan Bertanggungjawab
Melainkan sedangkan, Tjitjik mengklaim pemerintah sebab bertanggung jawab dengan memberikan pendanaan tetap BOPTN. Tarif, besarannya tidak dapat menutup Ia Kuliah Tungga (BKT), sehingga sisanya dibebankan pada tiap-tiap mahasiswa tiap-tiap UKT.

menambahkan UKT tidak mengalami kenaikan, tidak terdapat penambahan melainkan UKT di klasifikasi perguruan tinggi negeri (PTN). Penambahan melainkan UKT itu klasifikasi oleh klasifikasi PTN untuk memberikan fasilitas pada mahasiswa dari keluarga beberapa.

“Jadi bukan menaikkan UKT melainkan menambahkan melainkan UKT menjadi lebih banyak sebab untuk memberikan fasilitas sebab para mahasiswa dari keluarga yang beberapa,” katanya di Jakarta, Rabu, sanggup dari Antara.