Ketua BPK Bungkam Ditanya soal Pengauditnya Meminta Rp12 Miliar ke Kementan

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun bungkam dikala dicecar pertanyaan oleh awak media berhubungan auditornya yang diduga minta Rp12 Miliar kepada Kementerian Pertanian (Kementan). Permintaan uang itu supaya Kementan di era menteri Syahrul Yasin Limpo dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Nanti saja ya, terima kasih banyak,” kata Isma Yatun sambil meninggalkan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024)

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Hermanto situs slot77 login sempat menyinggung adanya permintaan uang sebesar Rp12 miliar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal itu diungkapkan Hermanto dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi dan pemerasan SYL dkk di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Sentra, Rabu (8/5/2024).

Jaksa semulanya bertanya perihal adanya pemeriksaan tahunan yang dikerjakan oleh BPK di Kementan. Pemeriksaan itu juga sehubungan dengan predikat WTP.

Hermanto mengakui adanya hal tersebut. Ia kemudian menyebut nama pejabat di BPK ialah Viktor. Diketahui, Viktor ialah seorang pengaudit BPK.

“Kemudian ada kronologi apa berhubungan dengan Pak Haerul, Pak Victor yang mana saksi natural sendiri dikala itu? Bagaimana, dapat dijelaskan kronologinya?” tanya Jaksa.

“Tak ada temuan dari BPK berhubungan food estate yang pengerjaan. Ya temuan-temuan. Namun banyak, namun besar,” ujar Hermanto.

Pada dikala itu, kata Hermanto, yang menjadi perhatian khusus pihak BPK ialah soal food estate.

“Tak menjadi konsen itu yang food estate, yang sepengetahuan saya, ya, Pak. Mungkin ada, yang besar itu food estate bila enggak salah, dan temuan-temuan lain lah. Tak lain secara spesifik saya enggak hapal,” ungkap Hermanto.

Jaksa kemudian minta Hermanto untuk menjelaskan bagaimana pengerjaan penerbitan WTP di Kementan pada dikala itu kala soal food estate yang menjadi perhatian khusus.

“Misal figur satu, temuan food estate itu kan temuan istilahnya kurang peralatan dokumen ya, peralatan administrasinya. Istilah di BPK itu BDD, bayar di muka. Jadi, itu yang semestinya kita lengkapi, dan itu belum menjadi TGR. Artinya, ada peluang untuk kita melengkapi dan menuntaskan pekerjaan itu,” tutur Hermanto.

“Itu yang di tahun berapa?” tanya jaksa.

“Kegiatannya 2021, sebelum saya menjabat. dikala saya menjabat, saya segera berhadapan dengan konsep temuan BPK. Ya, membaca konsep temuan,” sahut Hermanto.

Lalu, jaksa kembali minta penjelasan bagaimana pengerjaan penerbitan WTP pada tahun 2022 sampai 2023. Hermanto mengaku tak tahu secara persis bagaimana progresnya.

Jaksa kemudian mencecar pihak BPK yang menerbitkan WTP, di mana muncul nama Victor, Daniel Siahaan dan Toranda Saefullah

” begitu, kejadian apa nih kronologisnya, saksi pernah berjumpa dengan Pak Victor, Daniel Siahaan, Toranda Saefullah. Apa yang dikenalkan mereka kepada Kementan selaku yang diperiksa?” tanya jaksa.

“Pernah dikenalkan bahwa konsep dari temuan-temuan itu dapat menjadi penyebab tak bisanya WTP di Kementan. Dari sekian banyak eselon 1, namun mungkin apa namanya termasuk bagian dari PSP ada di dalamnya,” beber Hermanto.

hasilnya muncul adanya permintaan sejumlah uang dari pihak BPK guna Kementan menerima predikat WTP. Uang itu diminta oleh Viktor.

“Ada. Permintaan itu dikenalkan untuk dikenalkan kepada pimpinan. Untuk nilainya bila enggak salah diminta Rp12 miliar untuk Kementan,” sebut Hermanto.