Pengusaha Spa di Bali Keberatan Dikenakan Pajak Hiburan, Ini Alasannya!

Pengusaha Spa di Bali Keberatan Dikenakan Pajak Hiburan, Ini Alasannya!

Pengenaan pajak hiburan yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) sebesar 40-75% mendapat protes dari daftar sbobet sejumlah pihak. Pengusaha yang tergabung didalam Bali Spa & Wellness Association (BSWA) yang bernaung di bawah PHRI Bali keberatan atas kenaikan pajak itu.

Ketua PHRI Bali, Cok Ace mengatakan bahwa amanat yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 berkenaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) memasukkan bisnis mandi uap atau spa sebagai hiburan adalah tidak tepat. Menurutnya, spa yang berkembang di Bali memiliki kekhasan dan telah diakui WTO sebagai bisnis di bidang kesehatan.

Cikal akan terbentuknya BSWA yang mewadahi pengusaha Spa & Wellness di Pulau Dewata. Terbentuk pada th. 2002, organisasi ini datang untuk menepis stigma negatif panti pijat,” katanya pas menemui Pj. Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya bersama jajaran pengurus BSWA Bali, Senin (15/1/2024).

Awal terbentuknya, BSWA Bali beranggotakan 13 pengusaha dan konsisten makin tambah dan sekarang telah menggapai 185 anggota. Sejalan bersama menambahkan anggota, BSWA konsisten mengusahakan meningkatkan mutu layanan melalui pelatihan SDM sehingga bisnis spa di Bali banyak menggapai penghargaan,” mengetahui Cok Ace.

Punya Keunikan Sendiri

Cok Ace mengatakan bahwa bisnis Spa yang bekembang di Pulau Dewata memiliki keunikan gara-gara didalam pengembangannya juga mempunyai misi penggalian dan pengembangan potensi lokal ‘boreh Bali’.

“Dengan manfaatkan potensi dan kearifan lokal, Spa kami terlampau disukai oleh wisatawan,” jelasnya.

“Sejalan bersama perkembangannya, sektor bisnis ini jadi banyak menyerap tenaga kerja dan BSWA Bali telah beranggotakan 12 ribu terapis,” imbuh Wakil Gubernur Bali 2018-2023 tersebut.

Cok Ace menyebut bahwa pas mampir ke Polandia, dirinya mendapatkan Info sebanyak 337 terapis Bali bekerja di negara tersebut. Ia mengatakan, perihal itu menandakan bahwa bisnis spa menyerap banyak tenaga kerja dan mendongkrak PDRB Bali.

“Pada anggota lain, merujuk definisi WTO yang mengatakan bahwa spa yang berkembang di Bali linier bersama bisnis kesehatan, bukan hiburan. Karena Spa di Bali sesungguhnya tidak serupa bersama yang berkembang di luar,” sebutnya.

“Atas dasar itu, kami memberikan keberatan jika bisnis spa di Bali dikenakan pajak hiburan 40-75%. BSWA Bali juga telah menempuh upaya mengajukan judicial simak atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,” mengetahui Cok Ace.

Ia mengungkapkan bahwa judicial simak telah diajukan 5 Januari dan tercatat telah terdaftar 22 pemohon, juga pengusaha dari luar Bali.